Jawalogger

Pasukan TNI Angkatan Laut RI berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 7.000 belangkas dari Aceh ke Thailand, Senin (28/01/2019). Kapal penyelundup tersebut ditangkap saat melewati perairan Aceh Timur. Ternyata, para pelaku merupakan nelayan asing yang menggunakan bendera Indonesia untuk mengelabui petugas keamanan.  Namun, bukan masalah kriminal yang ingin saya bahas di tulisan ini. Ada yang menarik perhatian dan membuat penasaran saya mengenai belangkas tersebut. Setelah membaca sebuah berita online, saya baru mengetahui bahwa hewan ini merupakan hewan dilindungi. Jadi, pantas saja menjual belangkas adalah kegiatan ilegal. Tahukah Anda, belangkas termasuk salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia berdasarkan SK Menhut No 12/Kpts/II/1987. Jika melakukan perdagangan belangkas secara ilegal dan tertangkap petugas, maka siap-siap saja terkena denda atau hukuman penjara. Mengapa belangkas begitu dilindungi oleh negara? Apa istimewanya binatang ini? Belangkas a

Pemilihan umum presiden Republik Indonesia tinggal tiga bulan lagi. Masa kampanye pun sudah berjalan. Selama kurang lebih tiga bulan kampanye, belum ada informasi visi misi dari para calon dan tim sukses mereka. Yang ada hanya, saling debat di televisi pada hal-hal yang, membuat para penonton naik pitam. Saling ejek, saling hina, saling mencaci. Itulah yang ada pada kampanye-kampanye yang sudah berlalu. Namun, mulai bulan Januari hingga April 2019, Komisi Pemilihan Umum (baca: KPU) akan mengadakan debat pilpres yang mempertemukan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Rencananya, KPU akan menggelar lima kali debat capres-cawapres. Rencana debat tersebut disusun berdasarkan hasil rapat antara KPU dengan wakil masing-masing pasangan calon. Tentunya, dengan adanya debat capres-cawapres tersebut, publik akan mengetahui apa saja visi misi masing-masing paslon jika terpilih menjadi kepala negara Indonesia. Begitu juga, masyarakat juga akan dengan jelas dan gamblang melihat da

Nanti malam, debat capres 2019 putaran pertama akan berlangsung. Dua pasangan Capres dan cawapres yaitu Jokowi - Ma’ruf Amin dan Prabowo - Sandiaga Uno bakal saling bertanding di hadapan audiens di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Tidak hanya di depan audiens yang hadir di tempat debat, beberapa stasiun televisi nasional bakal menayangkan secara langsung Debat Pilpres 2019 perdana. Rencananya, acara debat akan dimulai pada pukul 20.00 WIB dan berlangsung selama satu setengah jam. Sementara, tema debat pertama adalah mengenai hukum, HAM, terorisme dan korupsi. Pihak KPU mempercayakan posisi moderator debat capres 2019 kepada Ira Koesno, mantan jurnalis dan Imam Priyono, jurnalis senior. Dalam acara debat malam nanti, masing-masing capres dan cawapres akan menjalani enam segmen. Segmen pertama Pada segmen pertama ini, masing-masing pasangan capres-cawapres diberikan waktu memaparkan visi dan misi mereka selama 23 menit 55 detik. Segmen kedua dan ket

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Tengah telah ditetapkan. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengesahkan besaran UMK 35 kabupaten/kota tahun 2018 melalui Keputusan Gubernur Nomor 560/94 Tahun 2017 pada 20 November 2017. Besaran UMK ditetapkan setelah terjadi pertemuan antara perwakilan serikat buruh dan para pengusaha di rumah dinas Puri Gedeh. Penetapan UMK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengenai pengupahan. Berita bagusnya, besaran UMK tidak ada yang di bawah PP, bahkan di beberapa kabupaten/kota, besarannya justru melebihi ketentuan dalam PP. Kenaikan rata-rata UMK kabupaten/kota 2018 sebesar 8,71 persen berdasarkan usulan dari bupati/wali kota se-Jateng. Sedangkan untuk penentuan nominalnya berdasarkan inflasi serta pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Berdasarkan SK ini, para pemilik perusahaan di Jawa Tengah harus menerapkan pemberian upah minimum mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan Gubernur. Mereka dilarang membayar upah peker

Informasi tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Kominfo No. 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang terakhir diubah dengan Permen Kominfo Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016. Kabar bagi para pengguna kartu SIM handphone, mulai tanggal 31 Oktober 2017 nanti, Kementerian Komunikasi dan Informatika mewajibkan validasi seluruh pemilik nomor SIM card menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan nomor kartu SIM khususnya untuk pelanggan kartu prabayar. Semua pengguna kartu SIM baik itu yang lama maupun yang baru wajib validasi. Untuk pelanggan lama harus melakukan registrasi ulang. Sedangkan pengguna baru juga diwajibkan mendaftar menggunakan kartu identitas yang sah.  Nomor e-KTP dan KK yang sudah didaftarkan akan divalidasi dengan cara melakukan pemeriksaan secara otomatis dengan database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipi